Tentang KPAID

Sekilas KPAID Riau


KOMISI Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga lembaga yang independent yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan maksud untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Sebagai sebuah Komisi Negara Independen, kedudukan KPAI sejajar dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan komisi Negara lainnya.

KPAI dibentuk untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia dan bersifat independent. Artinya, dalam menjalankan tugas-tugasnya KPAI tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun, darimana pun serta kepentingan apapun, kecuali satu, yaitu ‘’Demi Kepentingan Terbaik bagi Anak” seperti diamanatkan oleh Konvensi Hak-Hak Anak PBB (CRC) Tahun 1989.

KPAI melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan dan pemantauan, evaluasi serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selanjutnya memberi laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan Anak.

KPAI adalah komisi negara yang dibentuk berdasarkan amanat pasal 74, 75, dan 76 dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disahkan pada tanggal 20 Oktober 2002. Pembentukan KPAI dilakukan dengan Keppres No. 77 Tahun 2003, dan pengangkatan anggota KPAI dengan Keppres No. 95/M Tahun 2004. Anggota KPAI berjumlah 9 (sembilan) orang tidak boleh dan tidak boleh kurang, yang dipilih mewakili smua unsur yang tercantum dalam UU berdasarkan persyaratan dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk daerah, atau dikenal dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), pembentukannya juga berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa di setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).

Pembentukan KPAID bukan merupakan kewajiban atau keharusan, tetapi merupakan kebutuhan daerah masing-masing. Karena itu, KPAID merupakan refleksi dari kedudukan dan tugas KPAI seperti tercantum dalam pasal 9, ayat (1) Keppres Nomor 77 Tahun 2003 tentang KPAI yang berbunyi ‘’Apabila dipandang perlu dalam menunjang pelaksanaan tugasnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dapat membentuk perwakilan di daerah”.

Kata perwakilan dalam rumusan tersebut bukan merupakan perwakilan lembaga pusat di daerah, tetapi merupakan aspirasi dan prakarsa masyarakat daerah demi kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan jiwa dan semangat UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Hubungan kerja antara KPAI dan KPAID bukan bersifat hirarkis, tetapi bersifat koordinatif fungsional. Dengan demikian sifat independensi KPAID tetap terjamin sejalan dengan visi, misi dan strategi KPAID.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 72, 73, 74, 75 dan 76; serta UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Keppres Nomor 77 Tahun 2003 tentang KPAI, Provinsi Riau membentuk KPAID dengan melakukan seleksi yang ketat, dengan melibatkan berbagai unsur seperti unsur pemerintah, unsur tokoh agama/masyarakat, unsur organisasi-organisasi kemasyarakatan, unsur organisasi profesi, unsur lembaga swadaya masyarakat, unsur dunia usaha dan kelompok masyarakat peduli terhadap perlindungan Anak.

Pembentukan KPAID Riau

KPAID Riau resmi terbentuk tanggal 15 Desember 2006 yang di-SK-kan oleh Gubernur Riau HM Rusli Zainal dengan SK Nomor: Kpts.602/XII/2006. Namun pelantikan baru dilakukan pada tanggal 17 Januari 2007 di Gedung Daerah, Jalan Diponegoro, Pekanbaru dan disaksikan oleh Ketua KPAI Giwo Rubiyanto Wiyogo.
Meski pengukuhan dilakukan pada 17 Januari 2007, namun proses pembentukan KPAID Riau sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelumnya. Proses pembentukan ini diawali dengan kegiatan Sosialisasi UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diselenggarakan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau. Kegiatan sosialisasi ini mengundang berbagai unsur yang dalam masyarakat Riau dan di akhir acara disepakati pembentukan Tim Seleksi KPAID Riau.
Tim seleksi terdiri dari tujuh orang yang mewakili tujuh unsur masyarakat Riau dan di-SK-kan oleh Sekda Provinsi Riau HR Mambang Mit atas nama Gubernur Riau dengan SK Nomor : Kpts.394/VII/2006 tanggal 26 Juli 2006. Ketujuh anggota Tim Seleksi tersebut adalah:

Ketua : H. Abdul Latif, SH MH (Unsur Pemerintah)

Sekretaris : Dra. H. Lena Farida (Unsur Akademisi)

Anggota : Dinawati SAg (Unsur Pengusaha)

Anggota : Dr. Hj. R. Zulmaini (Unsur Ormas/Orsos)

Anggota : Dra. Hj. Syamsiah Junaid SH, MH (Unsur Agama/ Budaya/Adat)

Anggota : Rudi Efendi (Unsur Media Massa)

Anggota : Cik Fuddin (Unsur LSM)

Tim Seleksi inilah yang bertugas melaksanakan pendaftaran calon anggota KPAID Riau. Seleksi KPAID Riau diikuti 129 peserta. Setelah melalui proses seleksi administrasi, dinyatakan lulus administrasi sebanyak 56 orang. Kemudian dilaksanakan tes tertulis dan diskusi kelompok pada tanggal 9 Oktober 2006. Selanjutnya, pada 2 November 2006 diumumkan 14 nama peserta untuk uji publik melalui media cetak Harian Riau Pos. Pada 10 November 2006.
Ke-14 nama peserta yang lulus uji publik tersebut kemudian disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau melalui surat tertulis kepada DPRD Riau, khsususnya kepada Komisi A dan Komisi E untuk dilakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan.

Setelah dilakukan fit & proper test, DPRD kemudian merekomendasikan 7 (tujuh) nama yang patut dan layak untuk menjadi anggota KPAID Riau kepada Gubernur Riau HM Rusli Zainal. Pada 27 November 2006, Gubernur Riau menetapkan 7 orang calon menjadi anggota KPAID, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan oleh Gubernur Riau dan pada 17 Januari 2007 anggota KPAID Riau dikukuhkan di Gedung Daerah dengan disaksikan Ketua KPAI Pusat Giwo Rubiyanto Wiyogo.

Struktur Organisasi

Setelah dikukuhkan Gubernur Riau, struktur organisasi KPAID Riau ditetapkan melalui rapat pleno, yakni sebagai berikut:

Dra. Hj. Rosnaniar MSi sebagai Ketua

H. Nurhasyim SH, MH sebagai Wakil Ketua

Dr. Hj. Netti Herawati MSi sebagai Sekretaris

Zulmansyah Sekedang SSos sebagaiKetua Pokja Sosialisasi dan Advokasi

Hj. Iwa Sirwani Bibra SSos sebagai Ketua Pokja Pengembangan Jaringan Kelembagaan dan Kemitraan
H Amiruddin Sijaya SPd sebagai Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitasi Pelayanan

Junaidi SPd, MM sebagai Ketua Pokja Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Landasan Hukum

Landasan hukum pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Riau adalah:

  • UUD 1945, Pasal 27 dan 28B;
  • Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
  • Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama Pasal 72, 73, 74, 75 dan 76.
  • Keppres Nomor 77 Tahun 2003

Visi dan Misi
Visi KPAID Riau, adalah: Terjamin, Terpenuhi dan Terlindunginya Hak-Hak Anak di Provinsi Riau.

Misi KPAID Riau, adalah :

  • Penyadaran semua pihak terhadap perlindungan anak;
  • Pengawasan dan penegakkan hukum sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku;
  • Pembinaan kerjasama dengan berbagai pihak:
  • Pengumpulan data dan informasi;
  • Penelaahan dan pengkajian;
  • Penerimaan pengaduan dan fasilitasi pelayanan;
  • Membangun jejaring kemitraan lokal, regional, nasional dan internasional.

Tugas KPAID Riau

  1. Melakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi kepada berbagai pihak tentang perlunya perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam wilayah Provinsi Riau.
  2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kasus-kasus pelanggaran dan masalah anak yang terjadi dalam lingkup keluarga, lembaga dan masyarakat.
  3. Memfasilitasi tersedianya tempat pengaduan dan pelayanan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak demi kepentingan terbaik bagi anak.
  4. Melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelanggaran hak-hak anak di daerahnya masing-masing.
  5. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Gubernur, Bupati/Walikota tentang penyelenggaraan perlindungan anak di daerahnya masing-masing.
  6. Membangun dan membina kerjasama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan perlindungan anak di Provinsi Riau.
  7. Menyampaikan laporan tentang organisasi, program dan kegiatan KPAID Riau kepada KPAI secara berkala.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: