Kebijakan tersebut disampaikan langsung Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, H Dorman Djohan, Selasa (19/2). Karena itu, Dorman menghimbau agar masyarakat segera mengurus akte kelahiran anaknya. Baik yang baru lahir atau pun yang berumur lebih dari 60 hari.

”Segera urus akte lahir karena itu kebutuhan. Tahun depan, di samping menerapkan denda maksimal Rp1 juta, warga juga harus mendapatkan penetapan dari pengadilan,” kata Dorman seperti dikutip situs riau terkini. Untuk mendapatkan penetapan pengadilan, warga yang mengurus akte akan disidang. Dibutuhkan saksi, anak yang akte diurus serta orangtua anak. Barulah penetapan pengadilan dikeluarkan guna pengurusan akte.

Dari evaluasi Distarduk, kata selama ini warga lebih memilih mengurus akte kelahiran setelah anaknya berumur diatas 60 hari. Jumlahnya mencapai 75 persen dari seluruh pengurusan akte.

“Yang mengurus dibawah 60 hari hanya 25 persen saja.,” imbuhnya. Sejak 1 Oktober 2006-18 Februari 2008 tercatat 6.825 lembar akte kelahiran yang tidak terlambat pengurusannya. Padahal manfaat pembuatan akte sangat besar. Selain bukti nama, juga sebagai identitas diri dan sebagai hak kewarganegaraan.

Dorman menepis, penerapan denda Rp1 juta sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan PAD. Menurutnya, peraturan ini berlaku secara nasional karena yang dipakai UU kependudukan.

“Kita akan coba sosialisasikan lebih intensif lagi. Agar masyarakat mengurus akte lahir secepatnya. Terutama dibawah 60 hari kelahiran,” ujarnya. Bagi pengurusan akte kelahiran dibawah 60 hari, Distarduk menggratiskan biayanya dan waktu pengurusan 3 hari. Namun pengurusan diatas 60 hari, anak pertama dibebankan biaya Rp10 ribu, kedua Rp20 ribu dan seterusnya dengan waktu pengurusan 21 hari.***

Kondisi inilah yang membuat Herman terenyuh dan berulang kali menyampaikan pesannya itu. ”Kalau anak-anak ibu bertanya siapa ayah mereka, pandailah ibu menyampaikannya. Ini juga harus dijaga. Mereka ini harta yang harus dijaga,” kata Wali Kota.

Pada saat acara penyerahan akte kelahiran gratis yang ditaja Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Riau itu, Herman sempat berbincang dengan orang tua si anak penerima akte. Herman pun meninggalkan pesan yang sama.

”Saya doakan anak ibu sekalian ada yang jadi lurah, camat dan walikota. Tapi mereka harus dibina. Sedangkan dibina saja kadang tak jadi. Apalagi kalau dibiarkan. Jangan sampai terpeleset oleh kulit pisang yang sama sampai dua kali,” sambung Herman.

Sementara itu Ketua KPAID Riau, Hj Rosnaniar, menjelaskan, pengurusan akte kelahiran bagi anak-anak di Teleju ini sudah lama dilakukan oleh KPAID Riau bekerjasama dengan Dinas Pendaftaran Penduduk (Distarduk) Pekanbaru. Kegiatan ini berawal dari Gerakan Sayang Anak yang dicanangkan Gubri HM Rusli Zainal pada peringatan Hari Anak Nasional, 23 Juli 2007 lalu.

Kenapa anak-anak Teleju harus dibantu untuk mengurus akte kelahiran? Akte kelahiran, kata Rosnaniar, adalah salah satu hak sipil anak. Setiap anak, siapa pun orangnya negara wajib memberinya akte kelahiran. Masalahnya, khusus bagi anak-anak di Teleju ini ada kendala yang mereka hadapi untuk mengurus akte, seperti persyaratan buku nikah orang tua.

Padahal, lanjut Rosnaniar, akte kelahiran sebagai perwujudan hak sipil sangat penting artinya bagi setiap anak. Tanpa akte kelahiran, mereka tak bisa masuk sekolah. Begitu juga nanti setelah dewasa, akte kelahiran dibutuhkan untuk mengurus berbagai perlengkapan administrasi lainnya.

”Karena itulah KPAID Riau berusaha membantu menguruskan akte kelahiran anak-anak ini. Ternyata Wali Kota Pekanbaru Pak Herman Abdullah sangat respon sekali. Terima kasih pada Pak Wali Kota, juga pada Distarduk Pekanbaru,” kata Rosnaniar.

Dikatakan mantan anggota DPR RI ini, sebenarnya bukan hanya anak-anak dari lokalisasi Teleju saja yang dibantu KPAID Riau untuk menguruskan akte kelahirannya.
”Sebetulnya lebih dari 400 akte kelahiran gratis yang kita bantu uruskan. Selain untuk anak-anak di sini, juga ada anak-anak di empat panti asuhan yang kita uruskan. Aktenya sudah siap dan segera akan diserahkan,” kata Rosnaniar.

Sebelumnya, beberapa bulan lalu KPAID Riau juga telah menyerahkan akte kelahiran pada sejumlah anak yatim piatu dan anak dari keluarga miskin di Jalan Cempedak, Tangkerang, Pekanbaru.***

Pihak penyelidik dari departemen Kesehatan Panama, seperti dilansir antara.co.id mengutip kantor berita reuter, Jumat (15/2/2008) mengatakan, masih ada pertambahan jumlah korban jiwa dari kasus obat batuk sirup mengandung racun tersebut.

Jose Oro seorang juru bicara dari Kementerian Masalah Masyarakat mengatakan, hasil sejumlah tes klinis yang telah dilakukan pihaknya memperlihatkan sedikitnya 115 anak-anak di negeri itu telah meninggal dunia, setelah mengkonsumsi obat batuk sirup yang mengandung diethylene glycol, yaitu satu senyawa racun yang berbahaya.

Sebuah perusahaan farmasi telah melakukan kesalahan menggunakan senyawa berbahaya itu (diethyelen glycol) sebagai pemanis untuk jenis obat batuk oral dengan biaya murah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Tim penyelidik dari Kementerian Masalah Masyarakat yang melakukan penelitian mengatakan bahwa 94 kasus kematian korban obat batuk sirup beracun tersebut disebabkan atau dikarenakan akibat gagal ginjal atau penyakit yang berkaitan dengan hal itu.

Penyelidikan yang dilakukan sejauh ini berjalan lambat karena hanya sekitar 20 persen dari 736 orang yang diuji yang menunjukkan adanya jejak dari obat batuk yang mengandung racun tersebut, demikian diungkapkan oleh nara sumber pemerintah.***

Tim KPAID terdiri Ketua Pokja Monitoring dan Evaluasi, Junaidi SPD MSi, dan Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitasi Pelayanan, Amiruddin Sijaya SPd MM, Rabu (13/2) lalu berkunjung ke Pengadilan Negeri Dumai, dimana kasus tersebut disidangkan.

”Kita langsung bertemu dengan hakim yang menyidangkan kasus itu yang kebetulan juga Wakil Ketua PN Dumai, pak Tamto SH,” kata Junaidi, Kamis (14/2) kemarin, di kantor KPAID Riau.

Dikatakan Junaidi, kunjungan dan silaturrahmi KPAID Riau ke PN Dumai tersebut tak sekedar mengecek kebenaran pengakuan seorang terdakwa anak di bawah umur yang mengaku pernah ditodong penyidik kepolisian, tapi juga sekaligus memantau berbagai kasus yang melibatkan anak-anak, baik sebagai korban maupun pelaku, yang terjadi di Dumai.

”Dari silaturrahmi ini kita dapat informasi, ternyata selama ini cukup banyak kasus yang melibatkan anak-anak di Dumai, baik anak sebagai korban kejahatan maupun pelaku kejahatan,” kata Junaidi.

Sementara itu, Ketua KPAID Riau Hj Rosnaniar MSi mengingatkan aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan, dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan anak-anak agar mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

”Baik anak sebagai korban maupun pelaku, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2002, berhak untuk mendapatkan perlindungan. Kita berharap agar hak-hak anak ini tidak dilanggar,” kata mantan anggota DPR RI tersebut.

Tentang maraknya kasus yang melibatkan anak-anak di Dumai, Rosnaniar berharap Pemerintah Kota Dumai segera merealisasikan untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Dumai. KPAID Riau sendiri, katanya, sudah pernah menyurati Pemko Dumai soal perlunya segera pembentukan KPAID Kota Dumai.

Bahkan, kata Rosnaniar, ia sendiri sudah pernah berbicara langsung dengan Wali Kota Dumai, Zul AS, soal rencana pembentukan KPAID Kota Dumai tersebut. ”Secara informal saya sudah pernah bicara dengan pak wali kota Dumai. Saat itu beliau mengatakan, insya Allah akan direalisasikan pada tahun 2008 ini,” kata Rosnaniar.

Mengingat maraknya kasus anak di Dumai saat ini, kata Rosnaniar, pihaknya berharap agar Pemko Dumai segera mengambil langkah-langkah mewujudkan pembentukan KPAID Kota Dumai. ”Kita dari KPAID Riau bersedia untuk ikut membantu memfasilitasi,’ katanya.***

Dr Louise Arsenault dari King`s College, London, dan para koleganya meneliti para kembar identik.

Mereka menemukan bahwa jika salah satu dari kembar identik mengalami “bullying” saat berumur antara tujuh dan sembilan tahun, maka secara signifikan akan lebih mungkin anak tersebut mempunyai gejala internalisasi pada usia 10 tahun.

Masalah internalisasi merupakan suatu masalah psikologis yaitu negatifitas yang diarahkan ke diri sendiri, misalnya depresi.

Penelitian ini “sungguh-sungguh mendukung asumsi atau keyakinan bahwa diintimidasi membawa dampak jelek buruk untuk kesehatan anak-anak,” kata Arsenault kepada Reuters.

Faktanya memang anak-anak yang memiliki gejala-gejala tersebut, misalnya sering menangis, takut sendirian, dan sakit perut, sangat mungkin butuh pertolongan, kata dia.

Anak yang diintimidasi dikenal punya kemungkinan lebih besar mengalami kegelisahan, depresi dan pikiran bunuh diri, selain mengalami keterasingan sosial, kata Arsenault dan timnya dalam laporan mereka.

Para peneliti mengemukakan, ada kemungkinan bahwa “bullying” dan masalah-masalah mental, berasal dari faktor risiko yang sama seperti tinggal di lingkungan miskin atau diabaikan oleh orang tua. Anak-anak yang memiliki masalah mental juga kemungkinan lebih menarik perhatian para pelaku “bullying”.

Arsenault dan timnya menyelidiki 1.116 pasang kembar yang lahir di Inggris maupun Wales antara tahun 1994 dan 1995.

Dari 114 pasangan kembar, di mana salah satu menjadi korban “bullying” sedangkan lainnya tidak, anak yang mengalami “bullying” secara signifikan menujukkan lebih banyak gejala-gejala masalah internalisasi, seperti merasa cemas, terasing, dan merasa bersalah secara berlebihan.

Orang yang menderita hal tersebut di usia muda punya risiko lebih besar mengalami depresi dan kegelisahan di masa nanti, kata Arsenault dan timnya.

Temuan itu menunjukkan bahwa usaha yang dirancang untuk memerangi “bullying” tidak boleh hanya ditujukan terhadap para pelaku, namun juga terhadap para korban.

“Mereka membutuhkan dukungan. Gejala yang mereka alami harus ditangani dengan serius.”***

copy from antara.co.id 

KPAID Riau mengunjungi Lapas Anak Tangerang yang merupakan Lapas Anak Percontohan di Indonesia.

MEMPERINGATI Hari Anak Nasional, 23 April 2007, KPAID Riau menggelar Kampanye Sayang Anak dengan membagi-bagikan stiker di jalan-jalan protokol di Pekanbaru.